Langsung ke konten utama

Menekan LAJU PASIEN ke LUAR NEGERI

Rumah Sakit Pelni Jakarta terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan medis yang berkualitas dengan menghadirkan klinik pemeriksaan kesehataan terpadu yang diharapkan mampu mengurangi jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

"Insya Allah, kami bisa mengurangi jumlah mereka yang berobat ke luar negeri," kata Dirut RS Pelni Dr dr Fathema D. Rachmat di Jakarta, Kamis, di sela peresmian Klinik "Medical Check Up Sakura" milik rumah sakit yang sudah berusia 99 tahun itu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya memberi kepastikan harga, pelayanan medis dari para dokter yang profesional, dan tepat waktu dengan hasil yang baik, serta kenyamanan lingkungan rumah sakit kepada warga masyarakat yang memanfaatkan keberadaan klinik terpadu ini.

Dengan memenuhi ketiga faktor tersebut, Fathema mengatakan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya mampu melayani kebutuhan orang-orang Indonesia tanpa harus melakukan cek kesehatan di rumah sakit luar negeri karena keperluan mereka sudah dapat dipenuhi RS Pelni.

"Kami hadirkan ruang 'Medical Check Up Sakura' ini untuk melayani 'skrining' kesehatan dari paket dasar hingga paket lanjutan dengan tarif yang sangat 'affordable' (terjangkau) dan pelayanan yang 'excellent' (terbaik)," katanya.

Di antara pelayanan medis yang diberikan rumah sakit yang bertekad menjadi "tempat terbaik untuk penyembuhan dan teman terpercaya dalam pelayanan kesehatan" bagi masyarakat ini adalah pemeriksaan tanda vital, dokter spesialis penyakit dalam, jantung, kebidanan, gigi, THT, dan mata, katanya.

Peresmian klinik terpadu yang dilengkapi anjungan pendaftaran mandiri yang memudahkan para pasien BPJS Kesehatan dan umum itu dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro.
Goentoro berharap kehadiran klinik cek kesehatan terpadu RS Pelni ini mampu menarik banyak warga negara Indonesia yang memerlukan cek kesehatan rutin, termasuk mereka yang selama ini suka berobat di luar negeri.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbaikan PELAYANAN RS berbasis LEAN MANAGEMENT

Setelah melewati tahun pertama implementasi INACBG di Indonesia, praktisi rumah sakit banyak sekali mendapat pelajaran berdasarkan pengalaman (learning by doing).  Dalam proses belajar yang terjadi secara massal dan pararel pada seluruh stake holder pelayanan kesehatan di Indonesia tersebut ada yang membawa organisasinya melalui tahun 2014 dengan gemilang, namun tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan.  Terutama dikaitkan dengan adaptasi terhadap prospective payment system . Niat baik para praktisi rumah sakit di Indonesia untuk berkontribusi dalam program JKN, tidak semua berbuah manis. Banyak sekali aturan perundangan yang mengamanatkan konsep kendali mutu kendali biaya dalam pelayanan kesehatan,baik yang dikemukakan eksplisit maupun implisit. Dari UUD 1945, UU 39 th 1999 tentang Hak asasi manusia, UU no. 40 th 2004 tentang SJSN, UU no. 24 th 2011 tentang BPJS, PP 101 th 2012 tentang PBI, PP 86 th 2013 tentang Kepesertaan tenaga kerja, Perpres 111 th 2013...

dr. FATH hadir di Majalah TEMPO

mengedepankan NILAI KEMANUSIAAN

Kesedihan mendalam masih menyelimuti keluarga pasangan Rudianto Simanjorang dan Henny Silalahi.Pasalnya, buah hati mereka, Tiara Debora, harus pulang ke sisi Sang Pencipta mendahului orang tuanya karena diduga terlambat mendapat penanganan medis dari RS di bilangan Jakarta Barat. Bayi berusia empat bulan itu mengalami sesak napas pada 3 September 2017, lalu dibawa ke RS tersebut .Bayi tersebut kemudian mendapat penanganan di instalasi gawat darurat (IGD). Setelah itu, dokter menyarankan agar Debora dirawat di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU).Lantaran terkendala masalah uang muka untuk membayar biaya perawatan di PICU, keluarga mencari rujukan rumah sakit lain.Namun nyawa Debora tak tertolong sebelum sempat mendapatkan rujukan. Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.Sementara itu, apabila pasien dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah ...