Langsung ke konten utama

Kendali MUTU kendali BIAYA

SEMANGAT Pagi,

Kata kendali mutu dan kendali biaya menjadi kata kunci yg populer digunakan hampir di setiap Permenkes Kebijakan BPJS UU Kesehatan Perpres Kesehatan dan Seminar Sumposium dan WS.

Namun yang paling suliT adalah menjadikan Kendali mutu kendali  biaya dalam perencanaan Strategis Rumah Sakit sampai dengan daily praktis

RS Pelni mengembangkan Sttategis untuk Operasional dengan konsep lean management dalam penerapan praktisnya untuk meningkatkan mutu safety dan kepuasan pasien dan karyawan

Tujuan operasional Strategis tadi diupayakan dan diimplementasikan  sejak tahun 2014. Mengapa ? Karena ketika JKN diterapkan beserta perubahan dalam segi biaya .Yang muncul dalam tarif Ina CBG  adalah tarif yang rendah tidak sesuai dengan unit cost, disini RS ditantang untuk memberikan layanan dengan kualitas yg tinggi dan biaya yg rendah.

RS Pelni mengatasi masalah perubahan biaya  yang sangat mendirupsi kondisi bisnis RS di era Sebelum JKN,  Namun RS Pelni dengan strategy Lean mengeliminasi waste dapat melakukan berbagai efisiensi yang pada akhirnya menin gkatkan margin pendapatan atau keuntungan .

Bagaimana dengan mutu layanan RS .Banyak indikator mutu yang dapat diukur oleh RS .Indikator yang ditetepkan oleh Kemenkes ataupun oleh BPJS perlu dijadikan ukuran untuk melihat Kendali mutu Kendali Biaya pada pelayanan padien JKN.

untuk itu kita perlu memperhatikan Indikator pencapaian mutu pelayanan, diantaranya:

1.  kepatuhan terhadap clinical pathway
2.  kepatuhan terhadap penggunaan formularium nasional
3.  ketepatan jam visite
4.  waktu tunggu operasi elektif
5.  waktu tunggu rawat jalan
6.  kecepatan respon terhadap komplain
7.  kepuasan pasien dan keluarga di IGD, rawat inap dan rawat jalan
8.  emergensi respon time
9.  waktu lapor hasil test kritis labolatorium
10. angka kejadian pasien jatuh
11. angka infeksi luka operasi
12. ketepatan identifikasi pasien


Salam,


DR. Fathema.



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbaikan PELAYANAN RS berbasis LEAN MANAGEMENT

Setelah melewati tahun pertama implementasi INACBG di Indonesia, praktisi rumah sakit banyak sekali mendapat pelajaran berdasarkan pengalaman (learning by doing).  Dalam proses belajar yang terjadi secara massal dan pararel pada seluruh stake holder pelayanan kesehatan di Indonesia tersebut ada yang membawa organisasinya melalui tahun 2014 dengan gemilang, namun tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan.  Terutama dikaitkan dengan adaptasi terhadap prospective payment system . Niat baik para praktisi rumah sakit di Indonesia untuk berkontribusi dalam program JKN, tidak semua berbuah manis. Banyak sekali aturan perundangan yang mengamanatkan konsep kendali mutu kendali biaya dalam pelayanan kesehatan,baik yang dikemukakan eksplisit maupun implisit. Dari UUD 1945, UU 39 th 1999 tentang Hak asasi manusia, UU no. 40 th 2004 tentang SJSN, UU no. 24 th 2011 tentang BPJS, PP 101 th 2012 tentang PBI, PP 86 th 2013 tentang Kepesertaan tenaga kerja, Perpres 111 th 2013...

dr. FATH hadir di Majalah TEMPO

mengedepankan NILAI KEMANUSIAAN

Kesedihan mendalam masih menyelimuti keluarga pasangan Rudianto Simanjorang dan Henny Silalahi.Pasalnya, buah hati mereka, Tiara Debora, harus pulang ke sisi Sang Pencipta mendahului orang tuanya karena diduga terlambat mendapat penanganan medis dari RS di bilangan Jakarta Barat. Bayi berusia empat bulan itu mengalami sesak napas pada 3 September 2017, lalu dibawa ke RS tersebut .Bayi tersebut kemudian mendapat penanganan di instalasi gawat darurat (IGD). Setelah itu, dokter menyarankan agar Debora dirawat di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU).Lantaran terkendala masalah uang muka untuk membayar biaya perawatan di PICU, keluarga mencari rujukan rumah sakit lain.Namun nyawa Debora tak tertolong sebelum sempat mendapatkan rujukan. Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.Sementara itu, apabila pasien dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah ...